Suara Prabowo soal Freeport di Papua

Senin, 20 Januari 2014

RIMANEWS-''Saya beri tahu satu rahasia: Kita masih bisa bangun minimal 10 tambang sebesar Freeport lagi di Papua. Kita begitu kaya,'' kata capres  Prabowo Subianto dalam twiternya, semalam. Percakapan Prabowo dan Hazmi Srondol di Kompasiana soal  kepedihan Prabowo atas operasi  Freeport yang merugikan NKRI memikat untuk disimak. Petikan selanjutnya berikut ini:

Sebagaimana studi ekonom senior Rizal Ramli  sudah menyingkapkan 1998 mengenai  keuntungan berlipatganda Freeport dari tambang di Papua dan  ketidakadilan di dalamnya yang melampaui batas,  sampai sejauh ini  ternyata Pemerintah SBY “membiarkan” Freeport Indonesia terus melakukan operasi pertambangannya di Papua secara tamak, dan tidak adil dalam bagi hasil. Padahal konon, setoran Freeport ke pemerintah Republik Indonesia hanya 1%.

“Freeport telah bersama Indonesia selama 30 tahun. Namun hanya satu persen dana yang dikucurkan olehnya untuk NKRI dan itu hanya untuk dana CSR saja belum untuk yang lain.Sumbangan langsung kepada rakyat setempat, bayar royalty pajak, mereka berinvestasi besar untuk Indonesia, belum memadai atau bahkan tak ada, ” jelas Prabowo. “Kita seharusnya berpikir rasional untuk kepentingan nasional Indonesia bahwa kita meneruskan Freeport untuk kepentingan  suku-suku disekitar lingkunganya!, ” kata Prabowo.

Perjalanan panjang Freeport untuk menjadi operator tambang di Papua mengundang banyak pertanyaan dan rasa ingin tahu bagaimana Freeport ini, dalam istilah Prabowo disebut “operator tambang”. Kisahnya dimulai dari awal tahun 1936 ketika dua petualang Colijn dan Jean Jacquest Dozy melakukan ekspedisi untuk membuktikan adanya kawasan gletser (salju abadi) di puncak gunung Jayawijaya yang pertama kali dicatat oleh Capt. Johan Carsten tahun 1623. Padahal seharusnya hal itu mustahil karena berada pada daerah tropis. Disana tanpa sengaja mereka malah menemukan lokasi tambang tembaga yang terhampar di permukaan tanah (wow!) dikawasan Erstberg.

Hal yang akhirnya menarik perusahaan tambang Freeport Sulphur, walau pun sempat Dozy dianggap gila atas laporannya. Namun, setelah Forbes Wilson melakukan penelitian, ia pun yang malah terbalik menjadi gila karena bukan hanya tembaga, terdapat kandungan bijih perak dan emas dalam gunung tersebut yang menurutnya—harus diganti nama menjadi Gold Mountain.

Usaha penambangan ini pun seret karena hubungan Indonesia semakin memanas tehadap Belanda. Makin susah ketika Soemitro Djoyohadikusumo—ayahda Prabowo berhasil mendesak JF Kennedy untuk membatalkan bantuan Marshall Plan kepada Belanda. Belanda panik dan bertekut lutut menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia.

Usaha penambangan di Erstberg pun baru bisa dilaksanakan sekitar tahun 1967 sd 1988 di era Orde Baru. Daerah yang sebelumnya hutan belantara itu pun disulap menjadi kota, lengkap dengan beragam fasilitas serta bandar udara yang kini menjadi kota Timika.

Sedangkan lokasi tambang Grasberg yang lebih besar, yang diameter lubangnya saja lebih dari empat kalilipat dari Ertsbers baru dibuka tahun1988. Sekitar 25 tahun yang lalu.

Nah terkait penambangan tersebut serta statement setoran 1% Freeport ke Indonesia yang muncul pertama kali oleh statement Amien Rais di era Orde baru dan masih menjadi pandangannya hingga saat ini,khususnya pada akhir tahun 2013 tepatnya 28 Desember 2013 pun membuatku kembali mengorek datanya.

Dari laporan tahun 2004 saja—muncul kekagetan yang luar biasa. Ternyata Freeport memberikan setoran benefit ke pemerintah Indonesia berupa dari pajak, royalty, dividen, biaya, dan dukungan langsung lainnya sejumlah $ 260 juta.

Padahal, dengan angka tersebut, berarti setoran Freeport tersebut dibandingkan produksi emas yang dikeruknya sekitar 37%. Jauh lebih besar dari asumsi 1% yang sering kita baca atau dengar. Nah, lebih mengejutkan lagi jika dilihat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Waktu aku coba utak-atik data produksi emas yang ditambang freeport, lalu di kalikan dengan harga emas dunia rata-ra per ounce, dan kemudian harga emas tersebut di persentasekan terhadapsetoran benefit ke pemerintah Indonesia adalah sekitar 105%. Artinya, emas yang dikeruk semua di kembalikan ke pemerintah.

Bahkan lebih mengagetkan, tahun 2006 dan 2007—pajak yang diminta pemerintah Indonesia lebih besar dari jumlah emas yang berhasil di tambang oleh Freeport.Bisa kita artikan, biaya operasional dan keuntungan Freeport kali ini semua berdasar dari keuntungan tambang tembaganya saja. Freeport kini pun sudah menjadi “kuli tambang” emas untuk rakyat Indonesia. Bangsa kita jadi bangsa kuli, Freeport mengeruk tambang makin menjadi-jadi. dari data inilah yang akhirnya aku paham kenapa Prabowo begitu marah dan geram, bahkan ngamuk-ngamuk terhadap pencurian dan kebocoran anggaran negara yang mencapai Rp. 1.100 trilyun pada tahun 2013. Kebocoran yang menjadi momok baru negara Indonesia. Padahal dulu sempat aku kebingungan, darimana datangnya uang sebesar itu jika selisih ekspor dan impor Indonesia hanya sekitar $ 30 juta saja? Ternyata salah satunya dari kasus Freeport  ini. (Hazmi Srondol, penulis/RM/KCM)

Sumber : http://www.rimanews.com/read/20140120/137619/suara-prabowo-soal-freeport-di-papua?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Continue Reading | komentar

Rakuten Belanja Online (RBO) Promosi Pedagang Lokal di Wamena

Selasa, 17 September 2013

JAKARTA - Rakuten Belanja Online (RBO) mendorong pedagang lokal di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, untuk memperluas pasar bisnis mereka dengan memasarkan produk-produk melalui media belanja daring atau e-commerce. "Untuk tahap awal mungkin tidak sampai 10 merchant," ujar Presiden Direktur RBO Ryota Inaba di Jakarta, Jumat (13/09/2013). Ryoba mengatakan, Wamena mempunyai produk yang mempunyai nilai jual seperti kopi dan batik, hanya saja pemasarannya belum optimal. Selain itu, tambah Ryoba, RBO mempunyai perhatian khusus untuk penjualan di wilayah Wamena dalam program project hope karena tingginya harga barang-barang kebutuhan di sana. Semisal produk rice cooker ataupun mi instan kemasan yang lebih mahal 74% dan 129% dari harga di Jakarta. "Itu karena pedagang mengambil marjin keuntungan tinggi untuk menutupi biaya akses geografis. Untuk itu kita bekerja sama dengan Caraka Group (perusahan jasa pengantaran dan logistik)" katanya. [MetroTV]

Sumber : http://www.papua.us

Continue Reading | komentar

WOW!!! 30 PERUSAHAAN KAYU ILEGAL DI KEEROM!

Jumat, 06 September 2013

Ilustrasi illegal logging (Dok. Jubi)

Jayapura — Pastor Paroki Waris, Chris Widdym SVD mengatakan ada puluhan perusahaan kayu tanpa surat izin dari pemerintah yang sedang mengambil kayu di hutan distrik Waris dan Senggi.

“Ini pernyataan seorang birokrat. Ia mengatakan ada 30 perusahan beroperasi di wailayah Waris dan Senggi tanpa surat izin,” tutur Chris tanpa menyebut nama birokrat itu dalam pertemuan masyarakat adat dan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom, Papua, Selasa (3/9).

Menurut Chris, pernyataan ini benar karena keluar dari mulut seorang birokrat. “Kami lihat ini satu kegagalan pemerintah,” tuturnya.

Itu artinya, menurut Chris, perusahaan lebih berkuasa daripada pemerintah. “ Banyak orang masuk tanpa izin seolah tanah ini tanpa tuan dan tanpa pemimpin,” tuturnya.

Lanjut Chris, karena negeri ini ada pemerintah resmi, pemilik hak ulayat dan hukum pemerintahan yang jelas, pemerintah harus tegakkan hukum kepada perusahaan Ilegal. “Kalau tidak sesuai dengan aturan, kita katakan tidak,”tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom, Djoko Susilo, mengaku dirinya baru mendengar kalau ada puluhan perusahaan kayu ilegal yang beropereasi kayu di Waris. “Saya baru mendengar ada perusahaan legal dan ilegal, 30 an perusahaan,” kata Joko.

Sementara, menurut Susilo, perusahaan yang mengantogi izin yang beroperasi di Waris dan Senggi hanya tiga perusahaan. “”Di Senggi itu hanya satu, PT Batasan. Di Waris PT Hanurata, dan PT. Darma Timber, yang lain belum ada izin,” tutur Joko. Joko menambahkan, masyarakat jangan putus asa untuk mendapatkan hak dari perusahaan ilegal dan legal. “Masyarakat kita hidup tergantung pada hutan. Hutan kita rusak kita menerima bencana. Kita sama-sama berjuang supaya ada keadilan,” tuturnya.

Nico Tunjanan kordinator Animasi Karya-Karya Pastoral Fransikan Papua wilayah Keerom mengaku heran karena tiga perusahaan yang dikatakan resmi itu tidak ada dalam daftar Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Keerom.

Menurut Nico, daftar nama perusaan yang berinvestasi di Kabupaten Keroom di bidang Usaha kayu hanya satu. “Data yang kami peroleh dari badan perizinan pada 31 Agustus 2013 hanya PT. Hongseng Papua Internasional yang terdaftar. Yang lainya tidak, termasuk PT. Batasa dan Hanurata yang beroperasi di Waris dan Senggi tidak terdaftar,” tuturnya,

Namun, Joko berkilah, PT. Batasa yang beroperasi di Senggi itu memiliki izin langsung dari kementrian kehuatanan di Jakarta. “Daerah tidak mempunyai wewenang mengaturnya,” kata Joko. (Jubi/Mawel)

Sumber :http://tabloidjubi.com

Continue Reading | komentar

Prediksi Ekonomi Indonesia Tahun 2013

Selasa, 03 September 2013

Prediksi Ekonomi Indonesia Tahun 2013 – Prediksi mengenai peningkatan ekonomi Indonesia 2013 ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Beberapa pakar bahkan menyatakan bahwa di tahun 2013 kondisi ekonomi Indonesia akan semakin memburuk. Pemerintah sendiri berharap investasi infrastruktur dan peningkatan nilai tambah komoditas ekspor dapat memacu pertumbuhan ekonomi pada 2013 yang ditargetkan sebesar 6,8%. Namun apa yang diamati oleh para pakar tidaklah demikian.

Beberapa Prediksi Ekonomi Indonesia Tahun 2013

Seorang pakar ekonomi dari Universitas Andalas, Professor Elfrindi mengatakan bahwa ekonomi Indonesia di tahun 2013 akan lebih buruk di banding tahun 2012.

Di lain pihak, Royal Bank of Scotland (RBS) juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2013 hanya mencapai 6,5%. Angka ini lebih rendah dibandingkan perkiraan pemerintah yang optimistis pertumbuhannya bisa mencapai 6,8%. Hal ini semakin memperkuat prediksi bahwa Ekonomi Indonesia 2013 akan lebih buruk dari 2012.

Komite Ekonomi Nasional (KEN)juga turut memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013 lebih rendah dibandingkan prediksi pertumbuhan 2012. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 diramal sebesar 6,1-6,6 persen.

Berikut video yang tentang prediksi Ekonomi Indonesia tahun 2013 menurut KEN

Continue Reading | komentar

Hadapi potensi krisis, BI perkuat kerja sama dengan Bank Jepang

Jumat, 30 Agustus 2013

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk memperkuat kerja sama antara bank sentral dalam kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia masih memiliki instrumen untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

"Bank Indonesia menilai bahwa jumlah cadangan devisa yang ada masih cukup untuk menghadapi tekanan pada neraca pembayaran," tutur Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Difi Ahmad Johansyah di Gedung Bank Indonesia, Kamis (29/8).

Proyeksi masih tingginya tekanan dan ketidakpastian perekonomian global ke depan, perlu disikapi dengan langkah antisipasi. Baik melalui bauran kebijakan maupun bantalan kecukupan cadangan devisa secara berlapis (second line of defense).

"Dalam kaitan ini, Bank Indonesia telah menandatangani perpanjangan Bilateral Swap Arrangement (BSA) dengan Bank of Japan sebagai agen Menteri Keuangan Jepang sebesar USD 12 miliar, berlaku efektif 31 Agustus 2013. Pembahasan untuk kerjasama serupa juga sedang dilakukan dengan bank-bank sentral di kawasan," jelas Difi.

Dengan demikian, BI memiliki bantalan cadangan devisa yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, melalui BSA dengan Bank of Japan. Dana tersebut merupakan cadangan devisa Bank of Japan yang dapat digunakan BI apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

"Kita bisa ambil, syaratnya adalah menunjukkan kesulitan BOP (balance of payment) dan kesulitan likuiditas. Tapi Indonesia belum menggunakan itu. Cadangan Devisa kita masih cukup," tutup Difi.

[noe]

 

Sumber : http://www.merdeka.com

Continue Reading | komentar

Kenaikan BI Rate belum akan ampuh selamatkan ekonomi Indonesia

Gedung Bank Indonesia. Merdeka.com / Dwi Narwoko

Bank Indonesia baru saja menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 basis poin, menjadi 7 persen. Walau berguna dalam jangka pendek buat menguatkan nilai tukar rupiah, pengamat ekonomi dari lembaga EKONID, Hendri Saparini, menganggapnya itu hanya solusi tambal sulam.

Menurutnya, gejolak di bursa saham dan valas dua pekan terakhir, lebih disebabkan karena fundamental industri Indonesia yang rapuh. Selepas krisis 1998, ekspor manufaktur yang sempat mencapai 70 persen dari total ekspor nasional anjlok luar biasa, digantikan barang mentah dari kekayaan alam.

Menurut Hendri, kosongnya perhatian pelaku usaha lokal pada pertanian, manufaktur, dan industri bernilai tambah selama 15 tahun reformasi, berbuah ketergantungan impor yang memuncak tahun ini.

"Besarnya impor ini yang menyebabkan masalah defisit perdagangan. Bukan dari sisi moneter, ini masalah struktur, pemerintah sampai sekarang berpikir moneter seolah solusi utama inflasi dan nilai tukar, padahal kita lihat 50 komoditas penyebab inflasi itu beras, tempe, tahu, minyak goreng," ujarnya selepas diskusi Apindo di Jakarta, Kamis (29/8).

Pemerintah, menurut Hendri, salah perhitungan karena mengira persoalan 2013 sama dengan 2009. Padahal, kini bukan moneter yang sedang rontok, melainkan sektor perdagangan nasional, sebagai imbas kebijakan Amerika. Karenanya, kenaikan BI rate bagi Hendri hanya upaya sia-sia buat menyelamatkan nilai tukar dalam jangka pendek. Apalagi, dia mendengar, BI bersama pemerintah, siap menerima paket bantuan devisa dari Bank of Japan ataupun Bank Dunia.

"Kita tidak bisa lagi menyelesaikannya dengan menaikkan suku bunga acuan. Memang kalau dengan pinjaman asing akan menambal cadangan devisa, tapi berapa lama. Jangan kita sia-siakan moneter mengguyur pasar," paparnya.

Solusi dari ekonom alumnus Universitas Gadjah Mada ini, biarkan nilai tukar rupiah mencapai ekuilibrium baru, semisal Rp 11.000 per USD. Berikutnya pemerintah serius menggenjot ekspor produk bernilai tambah. Paket kebijakan yang diumumkan pekan lalu, menurut Hendri belum terlalu fokus untuk sektor riil.

"Pilih sektornya, beri insentif komprehensif, bantu agar bisa masuk pasar luar negeri. Jangan seperti sekarang, cuma disebut padat karya, harus jelas yang mana, tekstil misalnya," kata Hendri.

[idr]

Sumber : http://www.merdeka.com

Continue Reading | komentar

Dikritik kebijakan tak tepat sasaran, SBY membela diri

sby hadiri acara hipmi. rumgapres/abror rizki

Paket kebijakan pemerintah yang diluncurkan akhir pekan lalu, dinilai terlambat bahkan ada yang mengkritik tidak tepat sasaran. Terlebih, pasca diluncurkannya paket kebijakan penyelamatan ekonomi, kondisi di lantai bursa dan pasar keuangan belum membaik.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun membela diri. SBY mengklaim bahwa pemerintah telah bertindak cepat dalam mengantisipasi krisis perekonomian di Tanah Air pasca jatuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar Rupiah. Paket kebijakan yang ditetapkan pemerintah itu antara lain di bidang fiskal, moneter, pasar modal hingga industri.

SBY menuturkan, paket kebijakan ekonomi tersebut tidak serta merta bisa langsung dirasakan dengan cepat. Butuh langkah-langkah yang tepat hingga evaluasi dari masing-masing kementerian di bidang perekonomian agar mendapat hasil yang positif.

"Tentu sebuah kebijakan atau yang sering kita sebut, policy respon dan langkah tindakan yang kita lakukan tidak serta merta rasanya dirasakan minggu ini, atau minggu depan. Lazimnya ada satu kurun waktu, untuk mendapatkan impact tentu yang kita harapkan positif impact, dampak positif dari semua ini," tegas SBY.

SBY pun berseloroh. Menurutnya, dampak positif dari kebijakan tidak seperti kacang kedelai dan dicampur dengan air sehingga bisa langsung dirasakan hasilnya. Kepala negara memerintahkan seluruh menteri untuk tetap bekerja keras agar kebijakan penyelamatan ekonomi berjalan sebagaimana mestinya.

"Para menteri teknis tidak berhenti untuk mengelola dan melakukan sesuatu, pasar ini memerlukan pengetahuan, atau pasar mesti mengerti bahwa kita bekerja dengan sungguh-sungguh, mengikuti apa yang kita lakukan untuk memastikan apa yang kita lakukan bahwa paket kebijakan itu dijalankan," katanya.

[noe]

Sumber : http://www.merdeka.com

Continue Reading | komentar