 |
| Gedung Bank Indonesia. Merdeka.com / Dwi Narwoko |
Bank Indonesia baru saja menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate
sebesar 50 basis poin, menjadi 7 persen. Walau berguna dalam jangka
pendek buat menguatkan nilai tukar rupiah, pengamat ekonomi dari lembaga
EKONID, Hendri Saparini, menganggapnya itu hanya solusi tambal sulam.
Menurutnya, gejolak di bursa saham dan valas dua pekan terakhir,
lebih disebabkan karena fundamental industri Indonesia yang rapuh.
Selepas krisis 1998, ekspor manufaktur yang sempat mencapai 70 persen
dari total ekspor nasional anjlok luar biasa, digantikan barang mentah
dari kekayaan alam.
Menurut Hendri, kosongnya perhatian pelaku usaha lokal pada
pertanian, manufaktur, dan industri bernilai tambah selama 15 tahun
reformasi, berbuah ketergantungan impor yang memuncak tahun ini.
"Besarnya impor ini yang menyebabkan masalah defisit perdagangan.
Bukan dari sisi moneter, ini masalah struktur, pemerintah sampai
sekarang berpikir moneter seolah solusi utama inflasi dan nilai tukar,
padahal kita lihat 50 komoditas penyebab inflasi itu beras, tempe, tahu,
minyak goreng," ujarnya selepas diskusi Apindo di Jakarta, Kamis
(29/8).
Pemerintah, menurut Hendri, salah perhitungan karena mengira
persoalan 2013 sama dengan 2009. Padahal, kini bukan moneter yang sedang
rontok, melainkan sektor perdagangan nasional, sebagai imbas kebijakan
Amerika. Karenanya, kenaikan BI rate bagi Hendri hanya upaya sia-sia
buat menyelamatkan nilai tukar dalam jangka pendek. Apalagi, dia
mendengar, BI bersama pemerintah, siap menerima paket bantuan devisa
dari Bank of Japan ataupun Bank Dunia.
"Kita tidak bisa lagi menyelesaikannya dengan menaikkan suku bunga
acuan. Memang kalau dengan pinjaman asing akan menambal cadangan devisa,
tapi berapa lama. Jangan kita sia-siakan moneter mengguyur pasar,"
paparnya.
Solusi dari ekonom alumnus Universitas Gadjah Mada ini, biarkan nilai
tukar rupiah mencapai ekuilibrium baru, semisal Rp 11.000 per USD.
Berikutnya pemerintah serius menggenjot ekspor produk bernilai tambah.
Paket kebijakan yang diumumkan pekan lalu, menurut Hendri belum terlalu
fokus untuk sektor riil.
"Pilih sektornya, beri insentif komprehensif, bantu agar bisa masuk
pasar luar negeri. Jangan seperti sekarang, cuma disebut padat karya,
harus jelas yang mana, tekstil misalnya," kata Hendri.
[idr]
Sumber : http://www.merdeka.com
0 komentar:
Posting Komentar